Lima hari mencoba games baru di lumosity. Hasil sepertinya cukup baik
BPI Score 1051.
Solving problem : 1362.
Memory : 1139.
Speed : 1093.
Attention : 847.
Flexibility : 818.
Good area of brain is "Problem Solving" and "Memory".
Minggu, 15 Januari 2012
Senin, 02 Mei 2011
Esensi perencanaan adalah konsistensi
Re: [fkh91_unair] Fw: Negara Ini Berangkat Dari Kemiskinan, Tapi Sekarang Menjadi Negara Paling Maju
TO: 1 recipient
Show Details
dear Retno, dkk dimanapun berada.
Sungguh menarik sekali apa yang dikirimkan ke milis ini. Berkaca ke pada pembangunan Korsel seperti berkaca kepada pembangunan di NKRI semenjak dibangun dengan pola pembangunan lima tahunan yang kita kenal dengan REpelita. Pembangunan lima tahun ini mempunyai landasan teori yaitu model pembangunan kapitalistik yang dikenal dengan model pembangunan Rostow (J.J. Rostouw). Kelompok pakar ekonomi pembangunan pada saat itu yang dipimpin oleh arsiteknya Prof. Widjodjo Nitisastro, telah meletakkan tahap-tahap dasar pembangunan (REPELITA) dengan Tahap I yaitu 25 tahun pertama dan Tahap II yaitu 25 tahun ke dua.
Keadaan pembangunan pada saat pasca Orde Lama tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara Asia dan Amerika Latin pada umumnya, yaitu ketersediaan modal dalam negeri yang minimal, permasalahan politik, dan pembangunan sosial yang bermasalah. Periode awal pembangunan menekankan pada stabilitas politik, seperti juga disyarakatkan dalam model pembangunan Rostow. Oleh sebab itu, pada zaman Soeharto tidak boleh ada perbedaan pendapat, semua satu kata yaitu mensukseskan pembangunan. Sampai awal tahun 1980an, pembangunan Indonesia "on the track".
Pembangunan selepas tahun 1980an, ternyata tidak lagi murni membangun masyarakat Indonesia secara luas, seperti ungkapan Tritura yang mengamanatkan negara wajib melindungi seluruh NKRI sesuai bunyi UUD 1945. Amanat penderitaan rakyat mulai melenceng dengan pembangunan terkonsentrasi pada pusat-pusat kekuasaan. Bibit kroni, nepotis, dan kolusi, yang berujung merebaknya korupsi tidak terbendung. Pemerintahan Orba singkat kata memprioritaskan model pembangunan "menetes ke bawah" (trickle down effect). Permasalahannya ternyata model pembangunan memusat seperti itu bukannya melahirkan penguatan kelas-kelas masyarakat dibawah, melainkan mewujud menjadi pusat-pusat kelas masyarakat yang borjuis yang didukung oleh kekuasaan, dan sarat KKN.
Sudah bukan rahasia umum afiliasi kelompok Cendana dengan sejumlah pengusaha, istilah kemudian muncul "Ali-Baba". Menunjukkan keterkaitan erat bisnis yang berorientasi keuntungan sesaat dan penumpukan kapital dengan pembangunan negeri ini. Konsekwensinya adalah pembangunan kehilangan spirit kebangsaannya. Yang muncul adalah pragmatisme dan konsumerisme, lagi-lagi semuanya tanpa didukung oleh penguatan dalam pembangunan atau ekses dari pembangunan ekonomi seperti terjadi di negeri-negeri Barat, tetapi akibat pola pendekatan politis yang sangat kental dan tanpa kendali telah menyebabkan lemahnya tujuan-tujuan pembangunan yang sejak awal sebenarnya telah kita miliki (Repelita dan Pembangunan tahap I / II ).
Sebagai akibatnya, negeri ini terjebak dalam lingkaran setan kemunduran. Tidak ada lagi pemikiran untuk membangun industri dasar yang kuat, misalnya agro industri, seperti diungkapkan dalam teori Rostow bahwa sebelum melakukan tinggal landas pembangunan semestinya suatu negara telah memiliki kekuatan minimal dalam bidang agraris/maritim. Apa yang terjadi, sedangkan membuat mesin pemanenan saja untuk onderdil mesin kita masih harus mengimpor. Bangsa ini puas dengan melakukan perakitan, dan menjual sumber daya alam non olahan.
Apa yang kemudian terjadi adalah ketika melompat untuk menuju fase ke dua pembangunan (tinggal landas), pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk take-off karena mesin pembangunan tidak memiliki basis yang mapan untuk menunjang fase tinggal landas (fase kritis). Muncul istilah ketinggalan di landasan. Memang benar, kemudian ketika negara-negara lain tetangga kita di Asia Tenggara (Singapore, Malay, Thai, dll) melangkah menuju tahap pembangunan berikut, negeri ini dan kita lagi-lagi hanya dapat memandang ke atas tanpa berusaha membenahi masalah mendasar yaitu industri utama pembangunan, yaitu pertanian dan kelautan... Kelautan dengan garis pantai 81,000 km merupakan garis pantai terpanjang di dunia ternyata tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan, bandingkan dengan apa yang terjadi di Thai, Korea Selatan, China, dll dalam memanfaatkan SDA laut-nya.
Pembangunan SDM, masih terpusat pada wilayah tertentu dan cenderung selektif, hal ini benang merahnya dapat dirunut dari subjektivitas pembangunan era Orba yang terpusat di wilayah Jawa sementara daerah lain sebagai pendukung. Kesalahan ini sejak era reformasi 1999 dan ditetapkan UU otoda mulai dibenahi. Bantuan pendidikan berlimpah, amanat UU Sisdiknas thn 2003 terkait anggaran pendidikan WAJIB sebesar 20% berkonsekwensi terhadap output namun masih perlu studi lanjutan terkait outcome apalagi benefit dan impact. Perlu waktu untuk melihat efektivitas dari suatu kebijakan.
Kesimpulan saya, apa yang kita lihat saat ini merupakan hasil dari perencanaan pembangunan di masa lalu yang tidak berhasil menetapkan tujuan-tujuan pembangunan dengan tepat. Karena pendekatan teknokratis yang top-down yang telah diterapkan oleh Orde Baru semestinya bukanlah barang haram, apalagi jika melihat di negeri-negeri yg dicontohkan berhasil pada hakikatnya memiliki pendekatan tidak jauh berbeda dengan rezim Orba. Hanya perbedaan adalah konsistensi dan target pembangunan yang objektif dan terukur (bukan lagi besaran perubahan tanpa indikator).
Apa yang kita lihat ke langit ? Pesawat yang terangkat dan melayang, adalah bukan karena keajaiban, tetapi hasil kerja keras seluruh perangkat yang disusun secara teratur. Tidak ada keajaiban dalam pembangunan, yang ada hanya kerja keras, cerdas, dan berkomitmen. Negeri ini butuh Anda dan saya. Semoga hidup kita baktikan demi kemajuan bangsa dan tanah air !!
salam dari kampus merah Tamalanrea,
JS
TO: 1 recipient
Show Details
dear Retno, dkk dimanapun berada.
Sungguh menarik sekali apa yang dikirimkan ke milis ini. Berkaca ke pada pembangunan Korsel seperti berkaca kepada pembangunan di NKRI semenjak dibangun dengan pola pembangunan lima tahunan yang kita kenal dengan REpelita. Pembangunan lima tahun ini mempunyai landasan teori yaitu model pembangunan kapitalistik yang dikenal dengan model pembangunan Rostow (J.J. Rostouw). Kelompok pakar ekonomi pembangunan pada saat itu yang dipimpin oleh arsiteknya Prof. Widjodjo Nitisastro, telah meletakkan tahap-tahap dasar pembangunan (REPELITA) dengan Tahap I yaitu 25 tahun pertama dan Tahap II yaitu 25 tahun ke dua.
Keadaan pembangunan pada saat pasca Orde Lama tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara Asia dan Amerika Latin pada umumnya, yaitu ketersediaan modal dalam negeri yang minimal, permasalahan politik, dan pembangunan sosial yang bermasalah. Periode awal pembangunan menekankan pada stabilitas politik, seperti juga disyarakatkan dalam model pembangunan Rostow. Oleh sebab itu, pada zaman Soeharto tidak boleh ada perbedaan pendapat, semua satu kata yaitu mensukseskan pembangunan. Sampai awal tahun 1980an, pembangunan Indonesia "on the track".
Pembangunan selepas tahun 1980an, ternyata tidak lagi murni membangun masyarakat Indonesia secara luas, seperti ungkapan Tritura yang mengamanatkan negara wajib melindungi seluruh NKRI sesuai bunyi UUD 1945. Amanat penderitaan rakyat mulai melenceng dengan pembangunan terkonsentrasi pada pusat-pusat kekuasaan. Bibit kroni, nepotis, dan kolusi, yang berujung merebaknya korupsi tidak terbendung. Pemerintahan Orba singkat kata memprioritaskan model pembangunan "menetes ke bawah" (trickle down effect). Permasalahannya ternyata model pembangunan memusat seperti itu bukannya melahirkan penguatan kelas-kelas masyarakat dibawah, melainkan mewujud menjadi pusat-pusat kelas masyarakat yang borjuis yang didukung oleh kekuasaan, dan sarat KKN.
Sudah bukan rahasia umum afiliasi kelompok Cendana dengan sejumlah pengusaha, istilah kemudian muncul "Ali-Baba". Menunjukkan keterkaitan erat bisnis yang berorientasi keuntungan sesaat dan penumpukan kapital dengan pembangunan negeri ini. Konsekwensinya adalah pembangunan kehilangan spirit kebangsaannya. Yang muncul adalah pragmatisme dan konsumerisme, lagi-lagi semuanya tanpa didukung oleh penguatan dalam pembangunan atau ekses dari pembangunan ekonomi seperti terjadi di negeri-negeri Barat, tetapi akibat pola pendekatan politis yang sangat kental dan tanpa kendali telah menyebabkan lemahnya tujuan-tujuan pembangunan yang sejak awal sebenarnya telah kita miliki (Repelita dan Pembangunan tahap I / II ).
Sebagai akibatnya, negeri ini terjebak dalam lingkaran setan kemunduran. Tidak ada lagi pemikiran untuk membangun industri dasar yang kuat, misalnya agro industri, seperti diungkapkan dalam teori Rostow bahwa sebelum melakukan tinggal landas pembangunan semestinya suatu negara telah memiliki kekuatan minimal dalam bidang agraris/maritim. Apa yang terjadi, sedangkan membuat mesin pemanenan saja untuk onderdil mesin kita masih harus mengimpor. Bangsa ini puas dengan melakukan perakitan, dan menjual sumber daya alam non olahan.
Apa yang kemudian terjadi adalah ketika melompat untuk menuju fase ke dua pembangunan (tinggal landas), pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk take-off karena mesin pembangunan tidak memiliki basis yang mapan untuk menunjang fase tinggal landas (fase kritis). Muncul istilah ketinggalan di landasan. Memang benar, kemudian ketika negara-negara lain tetangga kita di Asia Tenggara (Singapore, Malay, Thai, dll) melangkah menuju tahap pembangunan berikut, negeri ini dan kita lagi-lagi hanya dapat memandang ke atas tanpa berusaha membenahi masalah mendasar yaitu industri utama pembangunan, yaitu pertanian dan kelautan... Kelautan dengan garis pantai 81,000 km merupakan garis pantai terpanjang di dunia ternyata tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan, bandingkan dengan apa yang terjadi di Thai, Korea Selatan, China, dll dalam memanfaatkan SDA laut-nya.
Pembangunan SDM, masih terpusat pada wilayah tertentu dan cenderung selektif, hal ini benang merahnya dapat dirunut dari subjektivitas pembangunan era Orba yang terpusat di wilayah Jawa sementara daerah lain sebagai pendukung. Kesalahan ini sejak era reformasi 1999 dan ditetapkan UU otoda mulai dibenahi. Bantuan pendidikan berlimpah, amanat UU Sisdiknas thn 2003 terkait anggaran pendidikan WAJIB sebesar 20% berkonsekwensi terhadap output namun masih perlu studi lanjutan terkait outcome apalagi benefit dan impact. Perlu waktu untuk melihat efektivitas dari suatu kebijakan.
Kesimpulan saya, apa yang kita lihat saat ini merupakan hasil dari perencanaan pembangunan di masa lalu yang tidak berhasil menetapkan tujuan-tujuan pembangunan dengan tepat. Karena pendekatan teknokratis yang top-down yang telah diterapkan oleh Orde Baru semestinya bukanlah barang haram, apalagi jika melihat di negeri-negeri yg dicontohkan berhasil pada hakikatnya memiliki pendekatan tidak jauh berbeda dengan rezim Orba. Hanya perbedaan adalah konsistensi dan target pembangunan yang objektif dan terukur (bukan lagi besaran perubahan tanpa indikator).
Apa yang kita lihat ke langit ? Pesawat yang terangkat dan melayang, adalah bukan karena keajaiban, tetapi hasil kerja keras seluruh perangkat yang disusun secara teratur. Tidak ada keajaiban dalam pembangunan, yang ada hanya kerja keras, cerdas, dan berkomitmen. Negeri ini butuh Anda dan saya. Semoga hidup kita baktikan demi kemajuan bangsa dan tanah air !!
salam dari kampus merah Tamalanrea,
JS
Sabtu, 30 April 2011
Menjelang akhir semester ke-2
Hari Senin besok, kami akan memasuki semester 3, perkuliahan semester 2 dilewatkan dengan bertambahnya pengetahuan tentang perencanaan dan penyusunan anggaran. Ternyata banyak masalah berkaitan dengan pembangunan dan penganggaran pemerintahan daerah.
Barangkali lebih kompleks dibandingkan apa yang terjadi di pusat ?
Barangkali lebih kompleks dibandingkan apa yang terjadi di pusat ?
Selasa, 31 Agustus 2010
Anggaran Kementerian Pertanian Naik Tinggi
Anggaran Kementerian Pertanian Naik Tinggi
sumber : VIVAnews 31/Aug/2010 17:33
Anggaran Kementerian Pertanian Naik Tinggi - berita ekonomi indonesia
VIVAnews - Pemerintah menaikkan anggaran bagi Kementerian Pertanian pada 2011. Total kenaikan anggaran mencapai 88,8 persen atau meningkat dari Rp8,9 triliun menjadi Rp16,7 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Armida Alisjahbana, mengatakan alasan kenaikan anggaran itu adalah untuk lebih memperkuat kebijakan nonsubsidi yang lebih berorientasi target.
"Pentingnya guna meningkatkan produktivitas pertanian," kata Armida di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa 31 Agustus 2010.
Kegiatan yang ingin dicapai dalam hal prioritas mencakup perluasan lahan pertanian, peningkatan populasi ternak sapi, revitalisasi kakao, bantuan langsung benih unggul, dan cadangan benih nasional.
"Pemerintah berharap ada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan," kata dia. Selain itu, alokasi anggaran yang naik itu diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
Dalam dokumen yang disampaikan Bappenas kepada Badan Anggaran disebutkan pendanaan pos belanja pembangunan pertanian diperuntukkan bagi empat program. Program itu adalah untuk subsidi pupuk Rp16,4 triliun, subsidi benih Rp120 miliar, dan kredit program juga kebutuhan pangan.
Selain itu, terdapat dukungan pembangunan irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam program pengelolaan sumber daya air sebesar Rp6,3 triliun.
Sebagai perbandingan, kenaikan anggaran dari 2010 ke 2011 untuk kementerian lain umumnya kecil. Misalnya Kementerian Kehutanan naik 77,2 persen, Kementerian Perhubungan hanya meningkat 35 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan naik 49 persen, dan beberapa kementerian lain yang peningkatannya di bawah 20 persen.
sumber : VIVAnews 31/Aug/2010 17:33
Anggaran Kementerian Pertanian Naik Tinggi - berita ekonomi indonesia
VIVAnews - Pemerintah menaikkan anggaran bagi Kementerian Pertanian pada 2011. Total kenaikan anggaran mencapai 88,8 persen atau meningkat dari Rp8,9 triliun menjadi Rp16,7 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Armida Alisjahbana, mengatakan alasan kenaikan anggaran itu adalah untuk lebih memperkuat kebijakan nonsubsidi yang lebih berorientasi target.
"Pentingnya guna meningkatkan produktivitas pertanian," kata Armida di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Selasa 31 Agustus 2010.
Kegiatan yang ingin dicapai dalam hal prioritas mencakup perluasan lahan pertanian, peningkatan populasi ternak sapi, revitalisasi kakao, bantuan langsung benih unggul, dan cadangan benih nasional.
"Pemerintah berharap ada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan," kata dia. Selain itu, alokasi anggaran yang naik itu diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
Dalam dokumen yang disampaikan Bappenas kepada Badan Anggaran disebutkan pendanaan pos belanja pembangunan pertanian diperuntukkan bagi empat program. Program itu adalah untuk subsidi pupuk Rp16,4 triliun, subsidi benih Rp120 miliar, dan kredit program juga kebutuhan pangan.
Selain itu, terdapat dukungan pembangunan irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam program pengelolaan sumber daya air sebesar Rp6,3 triliun.
Sebagai perbandingan, kenaikan anggaran dari 2010 ke 2011 untuk kementerian lain umumnya kecil. Misalnya Kementerian Kehutanan naik 77,2 persen, Kementerian Perhubungan hanya meningkat 35 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan naik 49 persen, dan beberapa kementerian lain yang peningkatannya di bawah 20 persen.
Kamis, 26 Agustus 2010
Perspektif Agribisnis Indonesia
Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Latar belakang diadakannya program PUAP adalah berdasarkan data BPS tahun 2006 jumlah penduduk miskin diperdesaan tercatat 39,05 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada umumnya berada di sektor pertanian dan perdesaan.
Program PUAP merupakan program terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan di pusat dan di daerah serta antar sub sektor. PUAP merupakan program yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikoordinasikan oleh Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesra.
Permasalahan yang terjadi selama ini adalah sangat lambatnya perkembangan usaha agribisnis sebagai penggerak ekonomi perdesaan yang disebabkan oleh terbatasnya akses petani terhadap permodalan, sarana produksi, IPTEK dan pasar. Kelembagaan agribisnis di perdesaan juga lemah sehingga belum dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi mitra lembaga keuangan (bank dan non-bank) maupun pasar.
Oleh sebab itu PUAP bertujuan : (1.) Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran diperdesaan; (2.) Meningkatkan kinerja program-program pemerintah (pusat dan daerah) di sektor pertanian yang telah ada sebelumnya, utamanya dalam memberikan akses permodalan untuk mendukung usaha agribisnis perdesaan; (3.) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan dalam pengembangan kegiatan usaha agribisnis; (4.) Meningkatnya fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan (Bank dan non Bank) dalam rangka akses ke permodalan.
Sasaran PUAP adalah (1) 10.000 desa miskin/tertinggal yang mempunyai potensi pertanian; (2.) 10.000 Gapoktan/embrio gapoktan/kelembagaan/embrio kelembagaan ekonomi perdesaan, diutamakan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; (3.) Petani (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin; (4.) Pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, maupun musiman.
Kajian ekonomi terhadap program PUAP
Pengembangan usaha agribisnis perdesaan merupakan jawaban atas permasalahan ekonomi yang timbul akibat kekeliruan strategi pembangunan ekonomi di masa lalu dan juga krisis ekonomi yang berkepanjangan. Masalah yang timbul dari pembangunan ekonomi adalah timbulnya pengangguran, pendapatan yang rendah, pencemaran lingkungan hidup (mutu hidup rendah), ketimpangan pembangunan pusat dan daerah.
Permasalahan yang timbul tersebut perlu dijawab dengan melakukan konsentrasi pembangunan atau pengagendaan baru strategi pembangunan, namun diharapkan jawaban terhadap permasalahan itu tidak menimbulkan masalah baru yang lebih berdampak buruk daripada kondisi sebelumnya. Oleh karena itu PUAP merupakan salah satu alternative dalam menjawab permasalahan yang ada karena : (1.) Pengembangan agribisnis mempunyai dampak luas terhadap perekonomian masyarakat, (2.) Tidak memerlukan biaya tambahan, sehingga tidak membebani anggaran negara yang saat ini sudah cukup berat, (3.) usaha agribisnis bukan hal baru bagi masyarakat, utamanya masyarakat di daerah perdesaan, (4.) usaha agribisnis dapat bersinergi dengan bidang lainnya, sehingga ke depan dapat dijamin terbentuk kekuatan ekonomi masyarakat yang tangguh, dan bebas dari ketergantungan.
Pengembangan usaha agribisnis juga mengandalkan sumber daya yang ada pada setiap daerah, akomodatif terhadap kualitas Sumber Daya Manusia yang beragam, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri (swasembada pangan) yang pada akhirnya mampu untuk menciptakan pasar tidak hanya di dalam negeri juga di luar negeri (orientasi ekspor) yang dapat menghasilkan devisa bagi negara.
Kecenderungan terjadinya kelangkaan sumber pangan dunia di masa depan membuka peluang agribisnis di Indonesia untuk turut berperan lebih besar memenuhi kebutuhan pangan dunia. Selain itu juga tidak terlepas dari isu kelangkaan energi dunia, maka energi alternative yang ramah lingkungan dapat diproduksi dari hasil-hasil pertanian seperti tebu (bio-ethanol), jarak pagar (Jatropha sp.), minyak sawit, dll.
Bahan baku alami yang diproduksi juga tidak lepas dari isu keamanan lingkungan/ pencemaran lingkungan sehingga di masa depan produksi karet alam, kertas, serta serat yang ramah lingkungan akan memainkan peran yang lebih besar di masa depan.
Semua keunggulan dapat dicapai dengan menerapkan pengembangan usaha agribisnis, yang karena lokasi demografis dan social kebanyakan di perdesaan maka akan menyerap banyak tenaga kerja local dan dengan sendirinya menghambat urbanisasi.
Kajian politik terhadap program PUAP
Usaha agribisnis memiliki potensi sumber daya lokal, namun dapat menciptakan potensi pasar domestik dan internasional. Untuk itu pemerintah perlu memberdayakan dan melindungi sejalan dengan program pembangunan pemerintah. Pembangunan agribisnis sesuai arah politik pembangunan negara dapat terlihat dari : (1). Terlihat pada arah Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 yang mengamanatkan pembangunan keunggulan komparatif Indonesia sebagai Negara agraris – maritim. (2). Agribisnis juga diisyaratkan dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dimana dimensi kewilayahan dengan kualitas dan kuantitas yang beragam dalam sumber daya alam, sosial budaya, ekonomi, mesti diintegrasikan dalam kerangka perencanaan pembangunan, (3). Tahap kedua RPJPN diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan membangun daya saing perekonomian, (4). Undang-undang no. 22 dan no. 25 tahun 1999 juga peraturan pemerintah (PP) no. 25 tahun 2000 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda), dari segi ekonomi adanya Otda adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah dengan mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada di setiap daerah.
Dari beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah semakin jelas bahwa usaha agribisnis merupakan usaha yang sejalan dengan garis politik ekonomi pembangunan secara nasional.
----
Jumat, 20 Agustus 2010
AGribisnis bermasalah ?
Membaca judul di atas tentu menjadi suatu tanda tanya, permasalahannya apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, kenapa, semua kalimat tanya itu penting untuk dijabarkan.
Permasalahannya : sektor agribisnis bukanlah hal baru bagi negeri ini, tetapi mengapa tidak juga berkembang ? Atau kalaupun berkembang, tidaklah secepat yang diinginkan.
Mengapa agribisnis ? Karena agribisnis sebenarnya adalah sektor mayoritas dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama adalah mereka yang hidup di pedesaan, mengandalkan penghasilan mereka dari berjualan hasil bumi dan laut. Karena mayoritas, namun tidak optimal, maka menimbulkan permasalahan pada akhirnya, diperlukan suatu perencanaan yang matang untuk mengembangkan sektor agribisnis agar dapat berkembang menjadi suatu usaha yang benar-benar bisnis. Bisnis yaitu suatu usaha yang bermotifkan ekonomi, mendapatkan keuntungan dari investasi, usaha, yang dikeluarkan.
Sayang kalau potensi ini terus dalam keadaan iddle, tidak optimal.
Semoga saja dapat berjalan dengan baik, bukan saja banyak doktor agribisnis yang lahir, tetapi secara kuantitatif dilahirkan banyak produk secara output yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat petani secara khusus dan seluruh penduduk negeri ini umumnya.
Permasalahannya : sektor agribisnis bukanlah hal baru bagi negeri ini, tetapi mengapa tidak juga berkembang ? Atau kalaupun berkembang, tidaklah secepat yang diinginkan.
Mengapa agribisnis ? Karena agribisnis sebenarnya adalah sektor mayoritas dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama adalah mereka yang hidup di pedesaan, mengandalkan penghasilan mereka dari berjualan hasil bumi dan laut. Karena mayoritas, namun tidak optimal, maka menimbulkan permasalahan pada akhirnya, diperlukan suatu perencanaan yang matang untuk mengembangkan sektor agribisnis agar dapat berkembang menjadi suatu usaha yang benar-benar bisnis. Bisnis yaitu suatu usaha yang bermotifkan ekonomi, mendapatkan keuntungan dari investasi, usaha, yang dikeluarkan.
Sayang kalau potensi ini terus dalam keadaan iddle, tidak optimal.
Semoga saja dapat berjalan dengan baik, bukan saja banyak doktor agribisnis yang lahir, tetapi secara kuantitatif dilahirkan banyak produk secara output yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat petani secara khusus dan seluruh penduduk negeri ini umumnya.
Kuliah di Universitas Hasanuddin
Kuliah di Universitas Hasanuddin, Program Studi Pascasarjana, Jurusan Manajemen Perencanaan.
Pertamakali tiba untuk mendaftar ternyata salah tempat. Untuk mahasiswa Non Reguler Program kerjasama dengan Pusbindiklat Bappenas, langsung saja menuju ke Gedung Pusat Studi Konsentrasi Manajemen Perencanaan. Letaknya, setelah memasuki gerbang 1 (karena di Unhas ada tiga gerbang, yaitu 0, 1, 2) kira-kira 200 meter, Anda akan menemukan Papan bertuliskan Pendaftaran Hak Cipta Intelektual (sebelah kanan jalan), berbeloklah dan masuki jalan itu, kemudian berbeloklah lagi ke kanan, maka Anda akan melihat papan bertuliskan "Pusat Studi Konsentrasi Manajemen Perencanaan", Anda sudah tiba. Selamat datang.
Pertamakali tiba untuk mendaftar ternyata salah tempat. Untuk mahasiswa Non Reguler Program kerjasama dengan Pusbindiklat Bappenas, langsung saja menuju ke Gedung Pusat Studi Konsentrasi Manajemen Perencanaan. Letaknya, setelah memasuki gerbang 1 (karena di Unhas ada tiga gerbang, yaitu 0, 1, 2) kira-kira 200 meter, Anda akan menemukan Papan bertuliskan Pendaftaran Hak Cipta Intelektual (sebelah kanan jalan), berbeloklah dan masuki jalan itu, kemudian berbeloklah lagi ke kanan, maka Anda akan melihat papan bertuliskan "Pusat Studi Konsentrasi Manajemen Perencanaan", Anda sudah tiba. Selamat datang.
Langganan:
Postingan (Atom)